Hukum publik bisa diartikan sebagai peraturan hukum yang dibuat untuk mengatur hubungan hukum antara negara dan warga negara.

"Kita menjadi semakin nyaman mencari bantuan ahli. Bercerai tidak lagi dilihat sebagai cacat karakter atau kegagalan dalam hidup, yang kemudian menormalkan minta bantuan pada ahli."

Berdasarkan penjelasan Pasal 14 UU Perkawinan dan PP 9/1975 diatur tentang cerai talak yaitu cerai yang dijatuhkan suami di depan pengadilan yang sesuai dengan hukum Islam. Talak menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi:Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Akta cerai ini sendiri hanya bisa didapatkan saat sidang sudah selesai dilangsungkan dan sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Katie mengatakan bahwa sikap ini membantunya melihat kehidupan barunya sebagai sebuah peluang. Dia menyingkirkan barang-barang di rumahnya yang mengingatkannya pada pernikahannya, dan memutuskan untuk pergi keliling dunia.

Dalam proses perceraian, pengacara perceraian dapat membantu klien untuk memahami hak-hak mereka dan memberikan nasihat hukum yang diperlukan.

Proses mediasi Sebelum sidang gugatan cerai dilanjutkan, pengadilan biasanya akan mewajibkan kedua belah pihak untuk menjalani proses mediasi.

Pengajuan gugatan cerai hanya bisa dilakukan jika pernikahan yang bersangkutan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Pernikahan yang tidak tercatat atau hanya dilakukan secara agama, tanpa bukti administrasi resmi, tidak bisa diajukan ke Pengadilan Agama.

Pembayaran pengacara pun dapat dilakukan dengan membayar hitungan jam atau tunai/borongan. Tarif per jam biasanya digunakan saat pengacara pengacara perceraian memberikan konsultasi hukum dengan waktu tertentu.

BurS & Associates akan mendampingi klien dalam setiap tahap yang dilewati sesuai prosedur. Hal ini meliputi pemberian informasi terkait hukum yang berlaku hingga persidangan yang dihadapi.

sedangkan bagi mereka yang Non Muslim, sidang pengacara perceraian perceraian harus dilakukan di domisili tergugat. Misalnya, istri sebagai penggugat berdomisili di Bandung, sedangkan suami sebagai tergugat berdomisili di Jakarta. Maka persidangan harus dilakukan di Jakarta.

Jika ingin menggunakan jasa pengacara perceraian harus tahu betul tentang pengacara perceraian tersebut. Jangan sampai kasus yang sedang dialami tambah membebankan, karena salah dalam memilih jasa pengacara perceraian.

Pada dasarnya, tidak ada standar baku mengenai biaya perceraian. Jika proses perceraian dilakukan tanpa pengacara, biaya perceraian tanpa pengacara yang perlu dikeluarkan hanyalah biaya panjar perkara saja.

Mengikuti standar etika dan hukum yang berlaku dalam praktik hukum, termasuk menjaga kerahasiaan klien dan mengejar kepentingan pengacara perceraian terbaik klien.